Yofamedia.com, Jakarta - Perpu Ormas No. 2 tahun 2017 kami anggap sebagai upaya untuk pencegahan dan penegakan nilai-nilai Pancasila didalam organisasi masyarakat.
Sehingga tidak ada satu kelompok atau organisasi yang menggunakan paham anti Pancasila, kata ketua PMII dalam konferensi pers di Bumbu Desa Cikini, Jakarta (28/9/17).
"Ujaran kebencian dan penyebaran paham kebencian terhadap agama/kelompok tertentu yang tiada henti karna alasan perbedaan suku, agama, ras dan golongan (SARA) tidak dapat di biarkan. Maka kami mendesak pihak berwajib untuk segera menangkap dan menyeret aktor intelektual dari setiap peristiwa yang terjadi," ujarnya.
Dia melanjutkan, situasi politik akhir-akhir ini terlihat kurang kondusif dan menimbulkan beberapa potensi ancaman, baik dari internal maupun eksternal.
“Terkhusus didalam negeri, negara kita saat ini rentan disusupi paham dan ideologi radikal. Yang sejauh ini terlihat berpotensi melawan pemerintahan yang sah,” ungkapnya.
Dia menambahkan, akhir-akhir ini muncul lagi isu kebangkitan PKI yang sengaja dihembuskan ditengah masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Isu ini berpotensi membangkitkan luka lama dan menimbulkan disharmonisasi bangsa.
Kami Aliansi Kebhinekaan yang terdiri dari, PMII, GMNI, GMKI, KMHDI, HIKMAHBUDHI, menyampaikan tuntutan diantaranya :
Mendukung Pemerintah menjalankan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas dengan tetap mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Meminta pihak berwajib menegakkan supremasi hukum dengan menindak tegas setiap individu maupun organisasi yang melakukan tindakan mengganggu ibadah umat beragama, persekusi, ataupun ujaran kebencian yang menyinggung SARA, termasuk di media sosial.
Meminta para pemimpin publik dan institusi lainnya untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kericuhan dan menghimbau masyarakat untuk kritis terhadap lalu lintas isu dan arus informasi agar tidak cepat terhasut dan terprovokasi dengan berita dan informasi yang tidak benar (hoaks).
Meminta Pemerintah melaksanakan reformasi agraria sejati, mengendalikan harga di sektor pertanian demi meningkatkan kesejahteraan petani dan swasembada pangan, dan membuat kebijakan perdagangan yang mendukung produsen serta pedagang kecil dan menengah.
Menyerukan pentingnya setiap elemen masyarakat menjaga persatuan nasional dan tidak teperdaya dengan kepentingan elit maupun kelompok yang berupa memecah belah bangsa dan masyarakat.
(Amhar)
Posting Komentar