Yofamedia.com- Seringnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri mendapat pelecehan seksual, tindak kekerasan dan upah yang tidak dibayar, mendorong Fraksi Partai NasDem DPR RI untuk tetap melahirkan UU pro tenaga kerja bersama-sama kementerian terkait ketenaga kerjaan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Tahun 2017, TKI di luar negeri menurun yaitu, 125,081 orang atau 57% di sektor formal dan 43 % di sektor informal. Dari sebelum ada kebijakan memoratorium, jumlah TKI di luar negeri mencapai 135.266 orang.
Penderitaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) semakin lengkap, jika ada anggota majikannya yang wafat yang karena tindakan kriminal. Bahkan tanpa menelisik sebab-musabab kematiannya, TKI langsung dihadapkan proses hukum pidana negara tersebut dan tanpa bisa membela diri.
“Seharusnya dari menteri ketenagakerjaan berani presentasi ke Presiden. Kan banyak masukan tentang TKI dari Asparaki dan lainnya, untuk permasalahan TKI serta jalan keluarnya,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irna Suryani Chaniago dalam diskusi Nestapa TKI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/2017).
Cari terobosan dan solusi, lanjutnya, dan minta anggaran kepada Presiden. Kalau programnya bisa di pertanggung jawabkan, Presiden pasti memberi.
Tetapi, kalau tidak ada terobosan, maka masalah-masalah klasik itu sampai kapanpun tidak bisa selesai. Dampaknya, nantinya akan timbul di pikiran para TKI bahwa, mereka ini tidak ditangani secara serius.
Padahal, Pahlawan devisa tersebut tidaklah kecil mereka memberikan kontribusi kepada negara, tahun 2015 saja, kontribusi devisa mereka mencapai US$ 9,4 milyar atau Rp. 122 trilyun.
(Larty R)
Posting Komentar