Ketua LBHI Nusantara, Doni Kasdiyanto, SH menjelaskan, pelaku HSN diduga menggunakan fasilitas negara dimana entah sengaja atau tidak disengaja melakukan pemalsuan dokumen untuk keuntungan pribadi atau golongannya yang dilakukannya bersama PT SPS yang setelah ditelusuri masih ada hubungan kerabat keluarga dengan pelaku tersebut.
Doni menambahkan, kasus ini diarahkan penyelidikan dan penyidikannya ke Mabes Polri karena UMKM kecil ini harus mendapatkan pelayanan yang istimewa. Menurutnya dari UMKM kecil inilah Negara banyak terbantu dalam perputaran perekonomian.
"Kami merasa perkara ini perlu suatu penanganan yang terpusat agar tidak terpisah-pisah dimana nantinya malah membuat bias serta memperlemah sanksi hukum itu sendiri," ujarnya.
Dalam kasus ini, tambah Doni, pelaku akan kita jerat dengan Pasal 372, 378 dan 263 yaitu penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen. "Kami mengatasnamakan korban memohon kepada Kapolri untuk bisa menangani kasus ini karena korbannya berjamaah dengan jumlahnya lebih dari 35 UMKM kecil dan kerugian cukup fantastis dengan total diatas 30 Milyar. Saya juga menghimbau kepada korban lainnya bisa melapor ke kami atau ke Mabes Polri," tegasnya.
Sementara itu, Simbolon, salah seorang korban mengungkapkan, awalnya dia dan korban lainnya dikenalkan oleh beberapa teman kepada pelaku. Selanjutnya, dilakukan pertemuan dengan pelaku di masing-masing ruangan berbeda yang diduga telah disetting.
"Kita dibuat kontrak di ruangan yang ditentukan sekitar tahun 2020 disaat pandemi. Pada saat itu kita menilai tidak ada kegiatan karena ada pandemi, namun kita ditawarkan penunjukan langsung dalam pekerjaannya. Dimunculkan beberapa kontrak dengan pekerjaan yang berbeda-beda seperti micro scan, perbaikan lift, pekerjaan pompa dan lainnya. Kami merasa kecewa dengan kejadian ini karena kita ketahui bersama kondisi saat ini dalam keadaan susah dalam berusaha," tutupnya. [Lia]
Posting Komentar