“Mereka jadi bagian karena mereka yang paling terdampak, misalnya kehidupan nelayan di Semarang, Jawa Tengah. Saya melihat ada tantangan tersendiri untuk komunitas pesisir yang mata pencarian dan rumahnya semakin terdegrasi,” ungkap Lambert dalam sambutannya.
Untuk itu Kedutaan Belanda akan terus menguatkan masyarakat melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat sipil, dalam berbagai program untuk membangun kapasitas mereka.
“Kami melakukan advokasi bagi kelompok perempuan, anak muda dan juga petani kecil dalam diskusi-diskusi terkait iklim. Kemudian baru-baru ini kami meluncurkan tiga proyek baru yang semuanya ditujukan untuk menguatkan kelompok masyarakat sipil, salah satunya berfokus pada inklusifitas dan aksi untuk iklim yang lebih baik,” urainya.
Maria Lauranti, Director Oxfam Indonesia menyebutkan, pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi menurunkan pemantik kenaikan suhu 1,5 derajat, bekerja bersama perusahaan dan negara-negara yang punya output global agar konstribusi yang diberikan dapat optimal.
“Kami juga bekerja dengan kelompok perempuan, dari kelompok rentan. Kami mewakili suara mereka karena menurut kami suara mereka sangat penting untuk membangun resiliensi dan juga menyusun solusi dari perspektif gender & perspektif inklusi social baik itu dalam desain maupun implementasi berbagai strategi untuk mengatasi masalah-masalah iklim,” ujarnya.
Oxfam akan mewakili suara banyak pihak, bahwa pendanaan iklim harus layak dipastikan dan juga dapat diakses sehingga mendukung kesiapan dan mitigasi iklim. Selain itu pendanaan juga harus mampu mengcover kerugian dan dampak yang dirasakan oleh kelompok paling rentan disamping memastikan adanya kesetaraan gender.
Maria menambahkan, mengacu pada data Oxfam, krisis iklim telah berdampak pada mereka yang mengalami marginalisasi kegiatan ekonomi khususnya di Asia dan ini berarti bahwa, ada 2,4 miliar orang terdampak dari kawasan Asia saja.
Kelompok rentan juga merasakan dampak terberat akibat peristiwa bencana alam, sehingga sangat penting untuk melihat apa yang bisa dilakukan dalam memberikan solusi untuk mengatasi perubahan iklim.
Senada dengan Laura, Jusupta Tarigan, Executive Director of Non-Timber Forest Products-Exchange Programme Indonesia, mengatakan, saat ini ada kebutuhan yang semakin besar untuk mengatasi ancaman perubahan iklim, dan juga ketimpangan sosial, karena ketimpangan sosial ini juga yang mulai banyak dibahas dalm inklusi iklim.
“Kalau kita melihat pada Gerakan-gerakan seperti SDGs dan juga keadilan lingkungan hidup, maka inklusi iklim ini mencoba menjawab kebutuhan dari kelompok-kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan,” paparnya.
Menurut pria yang akrab di sapa JT itu, inklusi dalam iklim sangat penting karena akan menjawab isu mengatasi efek perubahan iklim, sekaligus juga memastikan aksi-aksi iklim yang manfaatnya dapat terasa secara merata untuk semua kelompok di masyarakat.
Pernyataan JT juga diamini Mohammad Taqie, CSO Consortium on Climate Resilience, menurut dia inklusi adalah topik yang sangat penting dalam diskusi iklim. Pertama, inklusi memungkinkan kita memastikan aksi-aksi untuk menanggulangi konsekuensi perubahan iklim dilakukan secara adil dan merata. “Kedua, inklusi berarti melibatkan semua pemangku kebijakan termasuk pemilik pemangku konsesi, ikut dalam perumusan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kebijakan,” tegasnya.
Dia juga menyoroti kaum disabilitas untuk dilibatkan dalam diskusi iklim. Pasalnya, kita harus memiliki data pemetaan yang akurat, mengenai di mana penyandang disabilitas ini, kemudian melihat cara untuk menilai karakteristik kerentanannya, dan bagaimana kita dapat melibatkan mereka.
Sebagai informasi, Pekan Diplomasi Iklim 2021 akan mengangkat lima bidang tematik, yang semuanya relevan dengan tema besar ‘Ambisi dan Aksi’. Ke-5 sub-tema tersebut adalah: Meningkatkan Ambisi Iklim, Transformasi Ekonomi, Pelestarian Ekosistem, Mengajak Keterlibatan Semua Pihak, Sarana untuk Mencapai Ambisi. [Red]
Posting Komentar